Trump Dihadapkan Lebih dari 2.000 Gugatan Tarif Impor – Pasca putusan Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat yang menyatakan sebagian besar kebijakan tarif global Presiden Donald Trump melanggar hukum, gelombang tuntutan hukum baru langsung bermunculan. Lebih dari seratus perusahaan telah resmi mengajukan gugatan guna memastikan pemerintah tidak menahan pengembalian dana bernilai miliaran dolar yang sebelumnya sudah dipungut.

Gelombang Gugatan Perusahaan Mengguncang Pemerintah AS

Sejumlah korporasi besar dan merek ternama kini berada di garis depan perlawanan hukum. FedEx Corp tercatat mendaftarkan gugatan pada Senin lalu, kemudian diikuti Dyson Inc, Dollar General Corp, serta Bausch & Lomb Inc. Perusahaan kosmetik raksasa L’Oreal SA, produsen sepatu On Holding AG, dan Skechers USA Inc juga ikut membawa pemerintah ke pengadilan demi memperoleh kembali dana mereka.

Walaupun MA membatalkan kebijakan tarif tersebut, para hakim tidak mengeluarkan instruksi rinci tentang prosedur pengembalian uang. Akibatnya, keputusan soal mekanisme pembayaran kembali kini berada di tangan Pengadilan Perdagangan Internasional AS di New York.

Departemen Kehakiman AS dijadwalkan menyampaikan respons resmi pada Jumat waktu setempat terkait langkah hukum berikutnya. Pernyataan ini dinanti pelaku pasar sebagai petunjuk seberapa cepat atau lambat pemerintah bersedia menyelesaikan klaim yang terus bertambah.

Trump sendiri memberi isyarat bahwa pemerintahannya mungkin akan menolak pengembalian dana tersebut, atau setidaknya tidak akan mempermudah prosesnya bagi para importir. Sebagai catatan, para importir telah membayar lebih dari US$170 miliar tarif selama sepuluh bulan terakhir.

“Saya pikir ini harus diselesaikan melalui pengadilan,” kata Trump menanggapi putusan 20 Februari lalu, seraya memperkirakan prosesnya bisa berlangsung bertahun-tahun.

Analisis Tuna55 menunjukkan tambahan gugatan terbaru telah membuat total perkara tarif melampaui 2.000 kasus. Angka ini menjadi beban sangat besar bagi pengadilan perdagangan, padahal masih hanya mencakup sebagian kecil dari ratusan ribu importir yang terdampak.

Dalam pernyataan resminya, FedEx menegaskan telah mengambil jalur hukum untuk melindungi haknya sebagai importir setelah putusan MA. “Jika dana dikembalikan kepada FedEx, kami akan meneruskannya kepada pengirim dan konsumen yang awalnya menanggung biaya tersebut,” tulis perusahaan.

Perwakilan perusahaan lain memilih tidak berkomentar atau tidak merespons permintaan tanggapan. Juru bicara Departemen Kehakiman dan Gedung Putih juga belum memberikan pernyataan.

Mayoritas penggugat berasal dari kalangan usaha kecil. Perusahaan publik besar umumnya mampu menyesuaikan rantai pasok, menegosiasikan ulang kontrak dengan pemasok dan pabrik, atau menyerap dampak tarif. Sebaliknya, pelaku usaha kecil sering kali tidak memiliki fleksibilitas maupun daya tawar yang sama.

Masuknya perusahaan terbuka besar seperti FedEx menciptakan dorongan tambahan bagi perusahaan lain untuk ikut menggugat.

Menurut Jason Kenner, pengacara perdagangan yang mewakili para penggugat, ketika eksekutif perusahaan kecil melihat perusahaan besar dengan tim hukum internal dan jaringan kuat di Washington mengajukan gugatan, mereka cenderung berpikir ada informasi penting yang mungkin belum mereka ketahui.

Faktor perlindungan politik dalam jumlah besar juga berperan, kata David Craven, pengacara perdagangan yang menangani perkara serupa. Keterlibatan perusahaan besar seperti FedEx dan Costco, menurutnya, mengurangi kekhawatiran akan potensi tekanan balik dari Gedung Putih.

Meski demikian, sebagian perusahaan kemungkinan masih menunggu kejelasan tahap selanjutnya dalam proses hukum sebelum ikut menggugat. Apa pun strateginya, hampir tidak ada pihak yang memperkirakan penyelesaian cepat. “Ini bukan uang yang bisa diharapkan dalam waktu dekat,” ujar Nate Herman, wakil presiden eksekutif American Apparel & Footwear Association.

Proses Pengembalian Dana Terancam Berlarut-larut

Pengadilan perdagangan secara otomatis menunda perkara tarif hingga proses di MA rampung. Biasanya MA memerlukan waktu lebih dari sebulan untuk menutup perkara secara resmi, namun sejumlah perusahaan telah mendesak pengadilan tingkat bawah agar segera membuka kembali proses sehingga mereka dapat menuntut pengembalian dana.

Para pengacara menyoroti pernyataan sebelumnya dari Departemen Kehakiman yang menjamin setidaknya sebagian importir akan menerima pembayaran kembali beserta bunga apabila menang, serta sinyal kesiapan pemerintah memberikan konsesi terkait kewenangan pengadilan perdagangan dalam memerintahkan refund.

Pengadilan perdagangan berpengalaman mengawasi proses pengembalian dana massal, meski belum pernah dalam skala sebesar ini. Setelah MA membatalkan pajak pemeliharaan pelabuhan atas ekspor pada 1998, lembaga tersebut pernah menangani ribuan klaim pembayaran kembali.

Sengketa antara importir dan pemerintah terkait pengembalian dana berpotensi memicu konflik hukum lain, misalnya perselisihan antara importir dan peritel atau mitra usaha yang sebelumnya sepakat berbagi beban tarif.

Seorang warga New York minggu ini mengajukan gugatan class action terhadap produsen kacamata EssilorLuxottica SA untuk menuntut pengembalian biaya tambahan yang ia klaim dibayarkan saat membeli kacamata hitam Ray-Ban akibat kenaikan harga terkait tarif. Perusahaan tersebut, yang juga memiliki gugatan refund sendiri, belum memberikan tanggapan.

Konsumen tidak dapat meminta pengembalian dana langsung dari otoritas bea cukai meskipun perusahaan telah membebankan tarif melalui kenaikan harga. Sejumlah anggota parlemen Demokrat terkemuka mendesak pemerintah agar langsung mengirim cek pengembalian dana kepada rumah tangga di Amerika Serikat.